TRENDING NOW

Perjuangan Berat Memberantas Korupsi di Indonesia

Perkembangan kasus perseteruan antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) akhir-akhir ini sangat menarik untuk disimak. Berawal dari masalah dugaan korupsi pengadaan alat simulasi mengemudi di Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri yang melibatkan petinggi-petinggi Polri, polemik kemudian berkembang ke arah kontroversi revisi undang-undang (UU) KPK oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Sementara itu belum selesai, kantor KPK mendadak dikepung oleh Polri dengan tujuan menangkap salah seorang penyidik KPK yang dikabarkan tersandung masalah hukum. Menanggapi ini, ratusan aktivis mendatangi kantor KPK untuk menunjukkan dukungan mereka. Media massa, termasuk juga social media, turut berpartisipasi mendukung KPK dengan menjadi saluran aspirasi rakyat dalam menuntut Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk turun tangan dan menengahi ketegangan di antara kedua lembaga tersebut.

Alhasil, Presiden SBY yang biasanya memilih untuk tidak mengintervensi itu pun akhirnya angkat bicara. Pada intinya, SBY berpendapat bahwa kasus pengadaan alat simulasi tersebut sebaiknya ditangani oleh KPK. SBY juga berpendapat bahwa penangkapan terhadap penyidik KPK Komisaris Novel Baswedan atas dasar sebuah kasus yang terjadi di Bengkulu 8 tahun yang lalu itu tidak tepat dilakukan baik dari segi waktu maupun cara. Selanjutnya, SBY juga berpandangan bahwa revisi UU KPK tidak tepat dilakukan sekarang.

Beberapa hari setelah Presiden SBY memberikan pandangannya, permasalahan ini sepertinya masih jauh dari selesai. Malah sebaliknya, pernyataan SBY yang dinilai oleh sebagian pihak sebagai ‘bersayap’ ini telah membuka ruang interpretasi yang berbeda-beda baik bagi DPR maupun Polri. Polri bersikukuh bahwa mereka masih mempunyai hak untuk menginvestigasi beberapa elemen dari kasus simulator, dan hanya akan menghentikan untuk sementara proses hukum terhadap Komisaris Novel Baswedan (Confusion Follows SBY Speech, Jakarta Post 11 October 2012). Demikian halnya dengan DPR. Meskipun sebagian besar fraksi di DPR berpendapat bahwa revisi UU KPK lebih baik tidak diteruskan (Most House Factions Reject KPK Draft Revision, Jakarta Globe 4 October 2012), ada juga yang berpandangan bahwa SBY sebenarnya tidak menganjurkan agar revisi UU KPK tersebut benar-benar dihentikan (Jakarta Post, ibid). Dengan demikian, masih belum jelas apakah rencana revisi UU KPK yang sekarang sudah ada di Badan Legislasi (Baleg) DPR itu akan tetap dilanjutkan atau tidak.

Mengapa benang kusut yang membelit KPK ini seakan sulit sekali untuk diurai?

Masalah ini mempunyai tingkat kompleksitas yang sangat tinggi baik dari segi politik maupun hukum. Contohnya saja rencana revisi UU KPK no 30 tahun 2002. Di tengah rendahnya tingkat kepercayaan publik terhadap kinerja lembaga Kepolisian dan Kejaksaan dalam penanganan masalah korupsi, dan di saat tingginya prestasi KPK dalam menjegal para pelaku korupsi, rencana revisi UU KPK ini jelas sangat mengherankan.

Adalah menarik untuk mencatat bahwa ide revisi UU KPK ini sudah dimulai jauh sebelum kasus pengadaan alat simulasi mengemudi di Korlantas Polri mencuat ke permukaan. Berawal dari sebuah surat bernomor PW01/0054/DPR-RI/2011 oleh Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso kepada Ketua Komisi III Benny K Harman (Awas, Revisi UU KPK Penuh Jebakan!, Kompas 24 April 2011), wacana tentang revisi UU KPK, termasuk tentang kewenangannya, mulai diupayakan. Kala itu, anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan Ahmad Yani menjelaskan bahwa UU KPK mempunyai banyak penyimpangan dan demi menciptakan system peradilan yang terintegrasi, maka perlu diadakan pembagian kewenangan antar lembaga penegak hukum (DPR Nilai UU KPK Banyak Penyimpangan, Kompas 22 Maret 2011). Demi meningkatkan koordinasi antara lembaga-lembaga penegak hukum ini, maka perlu diberikan aturan (baca: batasan kewenangan) yang jelas atas KPK. Meskipun hal ini bukan merupakan satu-satunya pertimbangan yang melandasi revisi UU KPK, rancangan akhir dari revisi itu memang pada akhirnya berujung pada pencabutan kewenangan penyadapan dan penuntutan oleh KPK.

Koordinasi yang baik antar lembaga penegak hukum memang sangat diperlukan dalam upaya pemberantasan korupsi. Meskipun KPK seolah menjadi pemain tunggal bagi sebagian besar masyarakat Indonesia yang awam akan sepak terjang lembaga-lembaga tersebut, kenyataan membuktikan bahwa selama ini KPK sudah melakukan kegiatan koordinasi dan supervisi kasus-kasus korupsi bersama dengan Polri dan Kejaksaan. Di dalam laporan tahunan KPK (2009 hingga 2011), sudah ada ratusan kasus korupsi yang ditangani secara bersama-sama oleh lembaga-lembaga tersebut.

Febridiansyah dari Indonesia Corruption Watch (ICW) pernah mengemukakan bahwa koordinasi dari lembaga-lembaga ini, seperti yang diatur di dalam Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2011, memang belum sepenuhnya maksimal (Koordinasi KPK, Kepolisian, dan Kejaksaan Belum Melembaga, Kompas 27 Oktober 2011). Meskipun belum ada sebuah barometer yang dapat mengukur secara tepat keefektifan koordinasi antar-lembaga ini, pengejaran atas pelaku korupsi terus berlangsung dan membuahkan hasil. Setidaknya, begitulah yang dipahami oleh masyarakat. Dengan demikian, ketika kasus simulasi mengemudi kemudian menunjukkan ketegangan antara KPK dan Polri, alasan pengebirian kewenangan KPK demi peningkatan fungsi koordinasi menjadi sulit diterima masyarakat. Apalagi, tingginya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap KPK saat ini menjadikan KPK sebagai sebuah simbol perjuangan rakyat untuk memberantas habis budaya korupsi di Indonesia.

Kepercayaan publik adalah aset yang sangat besar dalam memerangi korupsi. Berdasarkan hasil studi banding yang dilakukan oleh KPK di tahun 2006 terhadap lembaga-lembaga anti-korupsi lainnya di dunia, termasuk di antaranya Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB) di Singapura dan Independent Commission Against Corruption (ICAC) di Hong Kong, kepercayaan publik memegang peranan sentral dalam keberhasilan upaya pemberantasan korupsi. Sehingga tidaklah mengherankan bahwa meskipun Polri dan Kejaksaan mempunyai kewenangan tersendiri dalam penanganan korupsi, KPK lah yang kemudian lebih memiliki kredibilitas dan legitimasi di mata masyarakat. Sampai dengan Polri dan Kejaksaan bisa menyamai prestasi KPK dalam hal kepercayaan publik, akan sangat sulit bagi pihak manapun untuk dapat meyakinkan masyarakat bahwa revisi UU KPK atas nama peningkatan fungsi koordinasi dibutuhkan dalam upaya memberantas korupsi.

Ada sebuah kekhawatiran bahwa KPK yang super body ini dapat menyalahgunakan kewenangannya, misalnya dalam melakukan tebang pilih. Ditengarai bahwa banyaknya anggota DPR yang ditangkap oleh KPK menunjukkan bahwa KPK mengincar anggota-anggota DPR sebagai target operasinya. Permasalahan dasar yang menjadikan argumen ini lemah adalah kenyataan bahwa praktik korupsi sudah sedemikian berurat berakar dan menggerogoti semua lembaga negara. Dengan demikian, siapapun yang diproses KPK, terlepas dari lembaga mana koruptor tersebut berasal, adalah sebuah pencapaian yang diapresiasi tinggi oleh masyarakat. Bahkan terlihat ada harapan bahwa para pelaku kejahatan korupsi ini sebaiknya diberi hukuman yang seberat-beratnya agar dapat memberikan efek jera baik kepada para pelakunya maupun bagi yang ingin melakukan korupsi. Dengan seperti ini, maka tidaklah mengherankan bahwa argumen ‘selektivitas’ atau tebang pilih juga sulit diterima masyarakat.

Situasi KPK yang terpojok telah meningkatkan rasa simpati masyarakat terhadap KPK. Selentingan bahwa revisi UU KPK adalah bagian dari upaya sistematis, masif, dan terencana untuk melemahkan KPK menjadi tidak terhindarkan. Ketika masyarakat masih diselimuti oleh kebingungan, kedatangan Polri secara tiba-tiba ke kantor KPK untuk menangkap salah satu penyidiknya, tak ayal membuat masyarakat semakin berang. Sehingga, tidaklah mengherankan jika masyarakat lantas menunjukkan keberpihakan yang sangat besar terhadap KPK. Hal ini sebenarnya sangat disayangkan karena berakibat pada semakin terpuruknya citra Polri di mata masyarakat. Padahal seperti yang diuraikan sebelumnya, prestasi Polri dalam meraih kepercayaan publik sangat diperlukan dalam upaya pemberantasan korupsi yang tentunya juga diupayakan di dalam tubuh Polri sendiri. Selain itu, hubungan dan koordinasi yang baik antara KPK dan Polri sangat dibutuhkan untuk kasus-kasus korupsi lainnya, dan boleh jadi merupakan kunci dari sikap masyarakat atas rencana revisi UU KPK seandainya pun memang dibutuhkan.

Situasi memang tidak mudah. Sebagai kanker ganas yang telah sekian lama merusak sendi-sendi kehidupan bangsa Indonesia, rintangan-rintangan yang dihadapi dalam upaya memberantas korupsi pastilah sangat besar. Seperti diketahui bersama, kisah KPK-Polri bukan merupakan satu-satunya indikator beratnya perjuangan memberantas korupsi. Masih tersendatnya penanganan kasus-kasus korupsi, terutama kasus korupsi besar seperti kasus Bank Century, juga menunjukkan sulitnya mengungkap pelaku-pelaku kejahatan korupsi. Selain itu, lahirnya interpretasi yang berbeda-beda atas himbauan SBY dalam melerai perseteruan antara KPK dan Polri juga menggambarkan bahwa perjuangan menghapus korupsi di Indonesia masih sangat panjang dan berliku. Namun demikian, besarnya dukungan masyarakat, yang adalah aset berharga dalam upaya pemberantasan korupsi, membuktikan bahwa harapan atas matinya budaya korupsi di Indonesia masih terus menyala. Maju terus pantang mundur, corruption-fighters!

About
Margareth Sembiring is an active contributor to Global Indonesian Voices.

Related Articles